Diharapkan dengan diangkatnya tenaga honorer pada tahun 2009 tersebut, tidak ada lagi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS, yang selalu menjadi masalah dan menimbulkan protes selama ini, kata Meneg Pendayaangunaan Apatur negera (Menpan) Taufiq Effendi dalam raker dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (27/4).
Berdasarkan pendataan dari BKN, tenaga honorer per Juni 2006 sejumlah 920.702 bekerja sebagai tenaga guru 351.505 orang (38%), tenaga kesehatan 76.069 orang (8%), tenaga penyuluh 7.533 orang (1%), tenaga teknis 208.984 orang (23%) dan tenaga administrasi 276.611 orang (30%). Dengan sistem pendataan yang kronologismya telah disampaikan, seharusnya tidak ada lagi tenaga honorer yang tercecer atau tertinggal atau tidak masuk dalam data base atau yang tidak terakomodir.
Menurutnya, rasio perbandingan yang dominan dan lebih besar formasi tenaga honorer dari pada formasi pelamar umum, berakibat bertambahnya PNS yang tidak berkualitas dan tidak professional. Selain itu untuk menambahan formasi CPNS 2009 baik untuk pemerintah pusat maupun daerah, kami telah meminta pendapat Menkeu terkait dampak pada kemampuan keuangan Negara, katanya.
Hal itu akan diprioritaskan kepada penyelesaian pengangkatan tenaga honorer dan ini sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2005 Jo PP nomor 43 tahun 2007 dan CPNS pengganti pensiun. Hal itu telah mendapat persetujuan tertulis dari Depkeu dan Kepala BKN, namun tenaga honorer yang tercatat tersebut tidak secara otomatis mendapat Nomor Induk (NIP) PNS, tapi harus diseleksi administrasi di BKN. Selain itu, bagi tenaga honorer yang tidak dapat ditampung dalam PP no 48 tahun 2005, dapat dicarikan solusinya dengan ketentuan satuan organisasi Negara tersebut masih membutuhkan tenaganya dan memenuhi syarat kompentensi yang dibutuhkan melalui seleksi, ujarnya.
